Audiensi Ke Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Palembang- Pada tanggal 11 Februari 2025 telah dilaksanakan audiensi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Audiensi ini dipimpin oleh Rektor Universitas IBA Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM, , yang didampingi oleh jajaran pimpinan ibu Dr. Chuzaimah, SP., M.Si. selaku Wakil Rektor II, Bapak Pandriadi, SE., M.Si selaku Ketua LPPM dan MBKM, Bapak Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd selaku Ketua Humas, ibu Esty Naruliza, SE., MP selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan ibu Erniwati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum. Sementara itu, dari pihak Bank Indonesia diwakili oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ricky P Gozali, beserta staf yang terkait.
Kunjungan ke Bank Sampah Kenanga: Mempelajari Pengelolaan Sampah yang Efektif
Palembang, 24 Januari 2025 - Rektor dan Ketua LPPM dan MBKM Universitas IBA melakukan kunjungan ke Bank Sampah Kenanga, yang terletak di Lorong R. Fachruddin, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai cara efektif dalam mengelola sampah serta memberikan inspirasi untuk menerapkan konsep serupa di lingkungan Universitas IBA.
Persiapan Penandatanganan MoU Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dengan Indonesia Premier Sekuritas
Palembang, 24 Januari 2025 – Telah diadakan pertemuan antara pihak Universitas IBA dengan pihak Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan Indonesia Premier Sekuritas. Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Indonesia Premier Sekuritas tengah mempersiapkan Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat peran galeri investasi sebagai sarana edukasi sekaligus pusat informasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dunia pasar modal.
ANALISIS YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN DI TENGAH PERKEMBANGAN CORONA VIRUS DESENSE 2019 (COVID 19)
ANALISIS YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN DI TENGAH PERKEMBANGAN CORONA VIRUS DESENSE 2019 (COVID 19) Kartika Sasi Wahyuningrum Universitas IBA Meirina Dewi Pratiwi
HUBUNGAN KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA DALAM PRESPEKTIFF URGENSI KEWARGANGERAAN
HUBUNGAN KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA DALAM PRESPEKTIFF URGENSI KEWARGANGERAAN Kartika Sasi Wahyuningrum Sakinah Suryani Yusni
TINJAUAN YURIDIS PREDATORY PRICING OLEH OPERATOR SELULER INDOSAT OOREDO TERKAIT TARIF LAYANAN SUARA RP. 1/DETIK KE SEMUA OPERATOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
TINJAUAN YURIDIS PREDATORY PRICING OLEH OPERATOR SELULER INDOSAT OOREDO TERKAIT TARIF LAYANAN SUARA RP. 1/DETIK KE SEMUA OPERATOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Jhoni Erniwati
KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTONIK
KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTONIK Sakinah Agustina Meirina Dewi Pratiwi
KONSEP HUKUM PERDATA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR UPAH MINIMUM KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
KONSEP HUKUM PERDATA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR UPAH MINIMUM KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Erniwati Jhoni
KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME) DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME) DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Aidil Fitri Suryani Yusi
TINJAUAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA TERHADAP KETERPADUAN DENGAN TUJUAN PEMASYARAKATAN
TINJAUAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA TERHADAP KETERPADUAN DENGAN TUJUAN PEMASYARAKATAN Sakinah Agustina Suryani Yusi
KONSEP HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEMBERIAN SANKSI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM
KONSEP HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEMBERIAN SANKSI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM Meirina Dewi Pratiwi Erniwati Jhoni
DEMOKRASI KETUHANAN (TEISTIK) DI INDONESIA: AKTUALISASI NILAI PEMIKIRAN MOH. NATSIR
DEMOKRASI KETUHANAN (TEISTIK) DI INDONESIA: AKTUALISASI NILAI PEMIKIRAN MOH. NATSIR Yudi Fahrian Aidil Fitri
Penandatanganan MoU dan MoA antara Pemkab PALI dengan Universitas IBA
Pada tanggal 22 Januari 2025 telah dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas koperasi dan UMKM, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Acara penandatanganan ini berlangsung di Universitas IBA dan dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan Universitas IBA serta mahasiswa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Suryani Yusi Erniwati
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM MENDAPATKAN JAMINAN HALAL PADA APLIKASI LAYANAN FOOD DELIVERY
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DALAM MENDAPATKAN JAMINAN HALAL PADA APLIKASI LAYANAN FOOD DELIVERY Meirina Dewi Pratiwi Sakinah Agustina
KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Aidil Fitri Yudi Fahrian
UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINTECH (PEER TO PEER LENDING)
UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH FINTECH (PEER TO PEER LENDING) Meirina Dewi Pratiwi Erniwati
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN H. Syaroji Karta Emmy Yunita
RELASI ILMU, FILSAFAT DAN AGAMA DIMENSI PARADIGMA PROPETIK
RELASI ILMU, FILSAFAT DAN AGAMA DIMENSI PARADIGMA PROPETIK Yudi Fahrian Aidil Fitri
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Suryani Yusi Erniwati
